DAMPAK DARI PERENCANAAN PAJAK DAN  DIGITALISASI LAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Tangerang – Dalam era transformasi perpajakan dan dinamika kepatuhan wajib pajak, perencanaan pajak, digitalisasi layanan perpajakan, dan faktor nasionalisme telah menjadi fokus utama dalam memahami kompleksitas dan dampaknya terhadap ketaatan wajib pajak. Artikel ini membahas secara mendalam bagaimana perencanaan pajak tidak hanya memengaruhi beban perpajakan perusahaan, tetapi juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Perencanaan pajak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak, sebuah temuan yang didukung oleh hasil penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, dampak perencanaan pajak juga dapat dirasakan melalui dua faktor, yaitu digitalisasi layanan pajak dan moderasi nasionalisme. Sebuah penelitian menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak dan perencanaan pajak memiliki korelasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian lain menyoroti peran perencanaan pajak dan moralitas pajak dalam memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan di suatu kota. Lebih lanjut, praktik penghindaran pajak, seperti tax avoidance dan tax planning, meskipun sah secara hukum, dapat merugikan negara dengan mengurangi pendapatan pajak.

Dampak dari perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melibatkan strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Meskipun dianggap sebagai investasi penting bagi pemegang saham karena dapat mengurangi beban pajak perusahaan, beberapa pemegang saham mungkin enggan terlibat dalam aktivitas perencanaan pajak karena potensi biaya yang terlibat. Perencanaan pajak melibatkan kemampuan untuk menggunakan strategi secara sah guna mengurangi tagihan pajak, dan hal ini menjadi fokus utama dalam literatur bisnis internasional, ekonomi publik, pajak, keuangan, hukum, dan akuntansi. Melalui perencanaan pajak, wajib pajak dapat menghemat beban pajak di luar kewajiban mereka, mendukung keputusan strategis pertumbuhan investasi di masa depan, dan mencerminkan perhatian mereka terhadap memenuhi kewajiban menyusun dokumen perpajakan serta menghitung pengeluaran pajak dengan akurat.

Kepatuhan pajak mencerminkan perhatian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ketergantungan pada skala pajak terus meningkat, didorong oleh dorongan badan-badan internasional untuk mengkategorikan wajib pajak. Konsistensi wajib pajak menggambarkan perhatian mereka untuk memenuhi komitmen dalam menyusun dokumen perpajakan dan menghitung pengeluaran pajak secara akurat. Kepatuhan pajak diartikan sebagai kewajiban wajib pajak untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi layanan pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh Tambun dan Ananda. Hasil studi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak individu, termasuk UMKM. Penelitian oleh Gusti Ayu Mita Dewi juga mendukung temuan tersebut dengan menyoroti pengaruh positif dan signifikan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Proses otomatisasi dan minimalkan pengeluaran melalui digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan keteraturan dan keakuratan pelaporan pajak.

Digitalisasi pajak merupakan program implementasi reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kelembagaan secara ekonomis. Sistem pelaporan pajak yang semula menggunakan format kertas akan diubah menjadi format digital dan online. Wajib pajak dapat memanfaatkan mekanisme faktur elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, dengan e-faktur sebagai metode identifikasi pembayaran. Sistem pelaporan pajak elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi biaya bagi wajib pajak dan pemerintah. Kepatuhan pajak, sebagai aspek hukum, mencakup kewajiban pendaftaran, pengajuan, pelaporan, dan pembayaran yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nasionalisme memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditemukan dalam penelitian oleh Yudianto & Hanifah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme berkontribusi positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Nasionalisme di sini merujuk pada upaya meningkatkan rasa cinta kepada negara, yang mendorong warga negara untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan aturan negara. Meskipun penelitian oleh Reny Wijiastuti memberikan temuan yang berbeda, nasionalisme tetap dianggap sebagai faktor yang potensial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks partisipasi warga negara terhadap pembangunan dan penegakan hukum serta keadilan sosial.

Nasionalisme, dalam konteks pemahaman dan kecintaan terhadap negara, memiliki potensi untuk memengaruhi berbagai industri, termasuk layanan terkait perpajakan. Kepatuhan pajak, sebagai pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat bersifat formal atau informal. Meskipun hasil penelitian tentang pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak mencapai kesimpulan yang beragam, penting untuk mempertimbangkan peran nasionalisme dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam usaha memupuk rasa cinta kepada negara dan kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan negara.

Nasionalisme adalah pemahaman yang bertujuan meningkatkan rasa cinta terhadap negara, di
mana kebangsaan mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia dan rasa memiliki terhadap

karakter, kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan negara, serta jiwa identitasnya. Patriotisme mencakup pandangan warga negara terhadap cinta mereka terhadap negara. Nasionalisme ekonomi memiliki potensi untuk memengaruhi berbagai industri yang terkait dengan layanan. Kepatuhan pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di suatu negara, dapat bersifat formal atau informal. Kepatuhan formal mencakup kondisi di mana Wajib Pajak secara resmi memenuhi kewajiban perpajakan sesuai UU perpajakan, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Penghasilan dan SPOP.

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, nasionalisme dapat menjadi faktor internal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Meskipun hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam, penting untuk mempertimbangkan peran nasionalisme dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam upaya memupuk rasa cinta kepada negara dan kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan negara.