Mengapa Indonesia Tidak Mewajibkan Warga Negaranya Untuk Wajib  Militer? 

Apa Itu Wajib Militer?

Wajib militer atau yang biasa disingkat menjadi wamil merupakan sebuah kewajiban bagi  seorang warga negara khususnya pria pada suatu negara. Pria yang wajib untuk mengikuti  wajib militer ini dimulai pada usia 18 -27 tahun. Wajib militer ini dilakukan guna  meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian, dan kemandirian pada seseorang yang  sedang mengikuti pendidikan wajib militer. Untuk wanita, biasanya tidak diperkenankan  untuk ikut dalam agenda pelatihan wajib militer ini, akan tetapi ada beberapa negara yang  justru mewajibkan wanita juga turut ikut andil dalam agenda pelatihan wajib militer.  Beberapa negara yang mewajibkan wanita untuk wajib militer ialah Israel, Korea Utara, dan  Suriname. 

Beberapa negara juga menyediakan layanan nasional alternatif bagi warga negara yang  tidak dapat mendaftar karena alasan tertentu seperti alasan kesehatan, alasan politik, atau  alasan budaya dan agama. Salah satunya adalah di Swiss yang membayar 3% dari gaji  bulanan untuk mendanai militer atau menjalankan dinas sipil dengan mengerjakan proyek  untuk negara selama 1,5 tahun bagi mereka yang tidak dapat menjalankan wajib militer. 

Sejarah Wajib Militer

Sejarah pertama kali diadakannya agenda wajib militer ini adalah pada masa pemerintahan  revolusi Prancis. Pada waktu itu, semua pria Prancis diwajibkan untuk mengikuti sebuah  agenda kemiliteran dan bergabung dengan angkatan darat Prancis. Hal ini disebabkan oleh  tujuan Prancis guna memperbanyak pasukan tentara Prancis dibandingkan dengan pasukan  militer negara lain. Setelah dari pada revolusi Prancis tersebut, akhirnya negara-negara lain  pun mengikuti jejak Prancis dengan menyuruh warga sipilnya untuk mengikuti agenda wajib  militer ini. Beberapa negara yang mewajibkannya antara lain ialah Korea Selatan, Korea  Utara, Ukraina, Israel, Rusia, Iran, Taiwan, Brasil, Turki, Azerbaijan, Armenia, Mesir,  Singapura, Thailand, Norwegia, Denmark, Swiss, Austria, Finlandia, dan Yunani. 

Wajib Militer Pada Perang Dunia 

Usia kelayakan untuk wajib militer diperluas untuk memenuhi kebutuhan nasional selama  Perang Dunia. Di Amerika Serikat, sistem Layanan Selektif dirancang untuk menjaga laki laki memasuki Perang Dunia I pada awalnya antara usia 21 dan 30 tahun, namun sistem ini  memperluas kelayakannya pada tahun 1918 menjadi usia antara 18 hingga 45 tahun. Dalam  kasus mobilisasi militer yang meluas, di mana layanan termasuk pertahanan rumah, rentang  usia wajib militer bisa jauh lebih tinggi, dengan wajib militer yang lebih tua bertugas di  Peran tersebut membutuhkan lebih sedikit mobilitas.

Perpanjangan usia wajib militer menjadi  hal biasa selama Perang Dunia II: di Inggris sering disebut “panggilan” dan berlangsung  hingga 51 tahun. Nazi menyebutnya Volkssturm (“Serangan Rakyat”) dan melibatkan anak- anak berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 60 tahun. Selama Perang Dunia II, Inggris dan  Uni Soviet juga mewajibkan perempuan untuk bertugas di militer. Amerika Serikat hampir  memasukkan perempuan ke dalam korps perawat untuk mengantisipasi kebutuhan personel  tambahan untuk rencana invasi ke Jepang. Namun Jepang menyerah dan pidato tersebut  ditinggalkan. 

Wajib Militer di Indonesia 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”),  kewajiban warga negara untuk berperan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara diatur  sebagai berikut dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945: Semua warga negara mempunyai hak dan  kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, Pasal 27 ayat  (3) UUD 1945 tentang pertahanan negara juga mengatur sebagai berikut: Setiap warga negara  berhak dan wajib ikut serta dalam membela Tanah Air. Jelasnya, pasal ini bukan tentang  wajib militer atau kewajiban warga negara Indonesia untuk ikut wajib militer, melainkan  tentang kewajiban warga negara untuk berjuang membela negara. 

Unsur Pancasila Terkait Wajib Militer 

Pancasila merupakan pedoman dan pola hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Rasa yakin  terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dicapai melalui penumbuhan kesadaran:  

1. Berdasarkan Pancasila, berdasarkan kebenaran tentang negara kesatuan Republik  Indonesia;  
2. Bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bangsa  Indonesia dapat jaya;
3. Perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan melalui  musyawarah dan mufakat;  
4. Bahwa Pancasila dapat mempertebal semangat dan keberanian bangsa dalam menghadapi  ancaman internal dan eksternal negara.

Berikut ini adalah indikator nilai keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa antara lain:  

1. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan  sehari-hari; 
2. Menjadikan Pancasila sebagai kesatuan bangsa dan negara Indonesia;
3. Selalu mengembangkan nilai-nilai Pancasila; 
4. Setia kepada Pancasila dan mempercayainya sebagai dasar negara kesatuan Republik  Indonesia. 

Menurut penafsiran tersebut, Pancasila merupakan salah satu unsur pertahanan negara. Rasa  menjaga Tanah Air pada hakikatnya adalah siap mengabdi pada Tanah Air dan rela  berkorban membela Tanah Air. Cakupan bela negara sangat luas, dari yang paling lunak  sampai yang paling keras. Kita harus mulai dari hubungan baik antar sesama warga dan  bekerja sama untuk mengusir ancaman nyata dari musuh bersenjata. Termasuk didalamnya  sopan santun dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Pemerintah Indonesia saat ini menjalankan program pelatihan Bela Negara untuk seluruh lapisan  masyarakat. Pada tanggal 22 Oktober 2015, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard  Ryacudu membuka program pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat  rasa percaya diri berdasarkan 5 faktor tersebut di atas dan program ini bukan merupakan  bentuk wajib militer.