By Mediasembilan.com 
Tekanan ekonomi global kian kuat. Namun di balik dinamika makroekonomi, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan anggaran sosial. Dalam pandangan DNIKS, kelompok masyarakat miskin, disabilitas, dan lansia seharusnya mendapatkan prioritas perlindungan, bukan justru dirugikan oleh kebijakan pemangkasan.
“Di masa sulit, mereka yang paling lemah justru harus paling kuat didampingi. Inilah esensi kehadiran negara,” tegas Wakil Ketua Umum DNIKS.
Menurutnya, pengalaman dari krisis sebelumnya menunjukkan bahwa ketika anggaran sosial dipangkas, masyarakat yang berada di lapisan bawahlah yang paling terdampak. Tanpa intervensi negara, mereka akan terperosok semakin dalam dalam jurang kemiskinan.
Ia menyebut bahwa pemotongan anggaran terhadap layanan sosial bukan sekadar keputusan fiskal, melainkan juga pertaruhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. “Apa yang kita pertaruhkan bukan hanya angka APBN, tapi masa depan warga negara kita yang selama ini menggantungkan hidup pada bantuan negara,” tegasnya.
DNIKS menyarankan agar pemerintah mencari alternatif penguatan fiskal dari sektor lain yang tidak berdampak langsung pada kebutuhan dasar rakyat, seperti pajak karbon, revisi belanja infrastruktur non-prioritas, atau efisiensi birokrasi.
“Bukan berarti kita antireformasi, tapi reformasi anggaran harus cerdas dan berkeadilan,” pungkasnya.