By Mediasembilan.com 
Pilkada Serentak telah menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia. Format ini pertama kali diperkenalkan pada 2015 sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi dan konsistensi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, pemilihan dilakukan secara terpisah di setiap wilayah, seringkali menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidaksinkronan agenda pembangunan.
Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pilkada Serentak dimulai di 269 daerah. Pada 2017, cakupannya bertambah dengan pemilihan di 101 wilayah, termasuk ibu kota Jakarta. Selanjutnya, pada 2018, pemilihan berlangsung lebih masif dengan melibatkan 171 daerah, menjadikannya tonggak penting dalam penyelarasan politik dan pemerintahan lokal.
Puncaknya terjadi pada 2020 ketika Pilkada digelar di tengah pandemi COVID-19. Penyelenggaraan tersebut menguji ketangguhan sistem demokrasi Indonesia dalam situasi darurat. Berbagai protokol kesehatan diterapkan untuk memastikan keselamatan pemilih dan penyelenggara tanpa mengorbankan hak demokratis masyarakat.
Kini, Pilkada Serentak 2024 menjadi momen penting dengan cakupan 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota, melibatkan jutaan pemilih. Format serentak tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga alat memperkuat kohesi politik dan efisiensi tata kelola. Dengan format yang terus disempurnakan, Pilkada Serentak diharapkan tetap relevan sebagai pilar utama demokrasi lokal dan nasional Indonesia.
Masyarakat di seluruh penjuru negeri diimbau untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, demi memastikan bahwa pemimpin terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan rakyat. Pilkada Serentak 2024 tak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga memupuk harapan baru untuk kemajuan daerah.
Sumber gambar : https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20241125165337-561-1170452/dokumen-yang-dibawa-ke-tps-saat-nyoblos-pilkada-2024