By Mediasembilan.com 
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membahas isu ketahanan energi nasional dan program hilirisasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan pengembangan sumber energi alternatif di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan sektor energi dan hilirisasi. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” kata Bahlil usai pertemuan.
Menurut Bahlil, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi fokus pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program konversi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pendataan sektor pertambangan untuk memperkuat tata kelola industri tambang serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sektor kelistrikan maupun bahan bakar minyak (BBM).
“Fokus kami saat ini adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, pendataan tambang, dan kesiapan sektor energi, baik listrik maupun ketersediaan BBM,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
“Harga BBM subsidi maupun LPG subsidi tidak ada perubahan sama sekali. Sementara untuk BBM nonsubsidi dilakukan penyesuaian mengikuti harga pasar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini masih mengkaji sejumlah kebijakan yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok yang bergantung pada energi bersubsidi.
Terkait pasokan energi nasional, Bahlil memastikan ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik masih dalam kondisi aman. Ia membantah adanya isu kelangkaan batu bara yang berpotensi mengganggu pasokan listrik nasional.
“Kalau dikatakan batu bara langka itu tidak benar. Penugasan sudah mencapai 170 juta ton. Memang ada beberapa kendala teknis pada mesin pembangkit yang sedang diselesaikan bersama PLN,” katanya.
Pemerintah menilai penguatan ketahanan energi, percepatan hilirisasi, serta pengembangan sumber energi alternatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.